Muhammad Hidayat Arifin

Pertanyaan

Saya pernah membuat laporan pidana ke kepolisian terkait peristiwa penganiayaan yang saya alami. Namun hingga kurang lebih tiga bulan sejak laporan tersebut dibuat, saya belum memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganannya. Apa langkah hukum yang dapat saya tempuh untuk mendapatkan kejelasan atas laporan tersebut?

Intisari Jawaban

Pelapor berhak memperoleh SP2HP untuk mengetahui perkembangan laporan pidana. Jika penyidik tidak memberikan SP2HP, pelapor dapat mengadu ke Propam Polri karena hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik kepolisian.

Ulasan Lengkap

Pada prinsipnya, setiap pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan pidana yang disampaikan kepada kepolisian. Untuk memperoleh kepastian sejauh mana laporan Anda telah diproses, Anda dapat mengajukan permohonan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada penyidik yang menangani perkara tersebut.

Hak pelapor untuk memperoleh SP2HP diatur secara tegas dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa SP2HP merupakan informasi publik dan wajib diberikan kepada pelapor.

SP2HP memuat antara lain pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilakukan, hasil penyidikan sementara, serta kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan.

Apabila permohonan SP2HP telah diajukan namun tidak ditindaklanjuti oleh penyidik, Anda dapat mengajukan pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, dengan mencantumkan identitas petugas secara jelas. Tindakan tidak memberikan SP2HP dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Demikian penjelasan ini disampaikan, semoga dapat membantu dan memberikan kepastian hukum bagi Anda.

Pertanyaan

Selamat siang, mohon izin untuk meminta penjelasan. Saya ingin menanyakan apakah terdapat batas waktu atau daluarsa hukum untuk mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Adapun tanah yang dimaksud pada dasarnya merupakan milik saya, namun secara faktual telah terbit sertifikat atas nama pihak lain, sehingga menimbulkan keberatan dan pertanyaan dari saya. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih.

Intisari Jawaban

Daluarsa gugatan atas tanah yang telah bersertifikat adalah 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan, sepanjang sertifikat diperoleh dengan itikad baik, tanah dikuasai secara nyata, dan tidak diajukan keberatan atau gugatan dalam jangka waktu tersebut.

Ulasan Lengkap

Pada prinsipnya, hukum pertanahan di Indonesia memberikan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Salah satu bentuk kepastian hukum tersebut adalah pengaturan mengenai pembatasan waktu (daluarsa) bagi pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah yang telah disertifikatkan atas nama pihak lain.

Ketentuan mengenai daluarsa gugatan atas tanah yang telah bersertifikat secara tegas diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa:

Apabila suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama seseorang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah dimaksud, maka pihak lain yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut kehilangan haknya untuk menuntut, sepanjang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat tidak:

1. Mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan setempat; atau

2. Mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang terkait penguasaan tanah atau keabsahan penerbitan sertifikat tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jangka waktu daluarsa untuk mengajukan gugatan atas tanah yang telah bersertifikat pada umumnya adalah 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa ketentuan daluarsa 5 (lima) tahun tersebut tidak bersifat absolut. Penerapannya sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal sertifikat tersebut tidak diperoleh dengan itikad baik, atau pemegang sertifikat tidak menguasai tanah secara nyata, maka perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 tidak dapat diberlakukan.

Selain itu, apabila pihak yang merasa dirugikan telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Pertanahan sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun, maka daluarsa sebagaimana dimaksud tidak berlaku, sehingga hak untuk mengajukan gugatan tetap terbuka.

Dengan demikian, secara umum dapat dinyatakan bahwa daluarsa gugatan terhadap tanah yang telah diterbitkan sertifikat adalah 5 (lima) tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan, sepanjang sertifikat itu diperoleh dengan itikad baik, tanah dikuasai secara nyata oleh pemegang sertifikat, dan tidak terdapat keberatan atau gugatan yang diajukan dalam jangka waktu tersebut.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat !