Malapraktik Medis dalam KUHP Baru: Kapan Dokter Dapat Dipidana?
Pertanyaan
Bagaimana tinjauan yuridis terhadap malapraktik medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), dan bagaimana panduan bagi tenaga medis untuk menjalankan profesi secara aman dan bertanggung jawab guna mencegah malapraktik?
Intisari Jawaban
Malapraktik medis, dari perspektif hukum, didefinisikan sebagai kelalaian atau penyimpangan dari standar pelayanan medis yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai malapraktik, harus terpenuhi empat unsur kumulatif: adanya hubungan terapeutik antara tenaga medis dan pasien, terjadinya penyimpangan dari standar pelayanan medis, timbulnya kerugian nyata pada pasien, dan adanya hubungan sebab-akibat antara penyimpangan standar pelayanan dengan kerugian yang diderita pasien. Tenaga medis yang terbukti melakukan malapraktik dapat dijerat dengan pertanggungjawaban hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), hukum perdata, dan hukum disiplin profesi. Panduan bagi tenaga medis untuk menjalankan profesi secara aman dan bertanggung jawab meliputi kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO), pelaksanaan informed consent yang benar, rekam medis yang akurat, komunikasi terapeutik yang efektif, kepatuhan pada batas kompetensi, partisipasi dalam pendidikan berkelanjutan, serta pemahaman atas faktor sistemik yang dapat mempengaruhi pelayanan medis.
Ulasan Lengkap:
Malapraktik medis merupakan isu krusial dalam dunia kesehatan yang melibatkan aspek hukum, etika, dan profesionalisme. Definisi malapraktik medis secara yuridis merujuk pada kelalaian atau penyimpangan dari standar pelayanan medis yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Konsep ini menjadi dasar bagi penentuan pertanggungjawaban hukum tenaga medis. Penting untuk membedakan antara malapraktik dengan risiko medis, di mana risiko medis adalah sesuatu yang inheren dalam setiap tindakan medis dan bukan merupakan kelalaian atau kesalahan medis.
Untuk mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai malapraktik, terdapat empat unsur kumulatif yang harus terpenuhi. Pertama, harus ada hubungan terapeutik antara tenaga medis dan pasien, yang berarti adanya ikatan profesional dalam pemberian pelayanan kesehatan. Kedua, terjadi penyimpangan dari standar pelayanan medis, standar profesi, dan standar prosedur operasional yang berlaku. Standar profesi menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, timbulnya kerugian nyata pada pasien, baik berupa kerugian fisik, mental, maupun nyawa. Keempat, harus ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara penyimpangan standar pelayanan dengan kerugian yang diderita pasien. Tanpa adanya hubungan kausalitas ini, suatu tindakan tidak dapat serta-merta disebut sebagai malapraktik, meskipun pasien tidak sembuh atau mengalami cedera.
Tenaga medis yang terbukti melakukan malapraktik dapat menghadapi berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Pertama, pertanggungjawaban pidana. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), beberapa pasal yang relevan dengan malapraktik medis dapat diterapkan. Meskipun KUHP Baru tidak secara spesifik mengatur “malapraktik medis”, namun tindakan kelalaian yang mengakibatkan luka atau kematian dapat dijerat dengan pasal-pasal terkait kelalaian. Misalnya, Pasal 359 KUHP Baru mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian, dan Pasal 360 KUHP Baru mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau luka sedang. Pasal 361 KUHP Baru juga dapat diterapkan jika kelalaian tersebut dilakukan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan. Unsur “dengan sengaja maupun kelalaian” menjadi kunci dalam penentuan pertanggungjawaban pidana.
Kedua, pertanggungjawaban perdata. Malapraktik medis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jika tindakan malapraktik menyebabkan kerugian pada pasien, maka tenaga medis dapat dituntut untuk membayar ganti rugi. Pertanggungjawaban perdata ini juga dapat meluas kepada fasilitas kesehatan (Faskes) tempat tenaga medis bekerja, berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata tentang tanggung jawab atasan terhadap bawahan, serta Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Ketiga, pertanggungjawaban disiplin profesi. Selain sanksi pidana dan perdata, tenaga medis juga dapat dikenakan sanksi disiplin oleh organisasi profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sanksi disiplin ini dapat berupa teguran, pencabutan surat izin praktik (SIP), atau rekomendasi lainnya. Organisasi profesi berwenang memberikan rekomendasi kepada tenaga kesehatan dan berperan dalam pembinaan serta pengawasan terhadap anggotanya.
Perlindungan hukum juga diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar tersebut. Direktur Rumah Sakit juga memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di Rumah Sakit.
Untuk mencegah malapraktik dan menjalankan profesi secara aman dan bertanggung jawab, tenaga medis perlu mematuhi beberapa panduan esensial:
- Kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Standar Profesi: Setiap tindakan medis harus dilakukan sesuai dengan SPO yang berlaku dan standar profesi yang ditetapkan. Standar profesi menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tenaga kesehatan.
- Pelaksanaan Informed Consent yang Benar: Setiap tindakan medis invasif harus didahului dengan persetujuan tindakan medis (informed consent) yang diberikan oleh pasien atau keluarga setelah mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai tindakan yang akan dilakukan, risiko, dan alternatif pengobatan. Tanpa informed consent, tindakan medis dapat dianggap melanggar hukum.
- Rekam Medis yang Akurat dan Lengkap: Pencatatan rekam medis yang akurat dan lengkap sangat penting sebagai bukti dokumentasi pelayanan yang telah diberikan. Rekam medis yang baik dapat menjadi alat pembuktian yang kuat dalam kasus dugaan malapraktik.
- Komunikasi Terapeutik yang Efektif: Komunikasi yang baik antara tenaga medis, pasien, dan keluarga dapat membangun kepercayaan dan mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat berujung pada keluhan atau tuntutan hukum. Tenaga kesehatan berhak memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya.
- Kepatuhan pada Batas Kompetensi: Tenaga medis harus selalu bertindak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki. Penyelenggara fasilitas kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Setiap orang dilarang melakukan pelayanan kesehatan apabila tidak memiliki kewenangan dan kompetensi pendidikan dan/atau profesi di bidang pelayanan kesehatan.
- Partisipasi dalam Pendidikan Berkelanjutan: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kompetensi dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Tenaga kesehatan berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesinya.
- Pemahaman atas Faktor Sistemik: Tenaga medis juga perlu memahami faktor-faktor sistemik di fasilitas kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, seperti ketersediaan alat, SDM, dan kebijakan internal. Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab menjamin kelancaran, efektivitas, dan efisiensi kegiatan Rumah Sakit.
Penyelesaian perselisihan akibat dugaan kelalaian dalam menjalankan profesi tenaga kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun hak untuk melaporkan tindak pidana tetap ada.
Kesimpulan
Malapraktik medis adalah kelalaian atau penyimpangan dari standar pelayanan medis yang merugikan pasien, dengan empat unsur kumulatif yang harus terpenuhi. Tenaga medis yang terbukti melakukan malapraktik dapat dijerat dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), pertanggungjawaban perdata, dan sanksi disiplin profesi. Namun, perlindungan hukum diberikan kepada tenaga medis yang bertindak sesuai standar profesi dan prosedur operasional. Untuk mencegah malapraktik, tenaga medis harus patuh pada SPO dan standar profesi, melaksanakan informed consent yang benar, menjaga rekam medis yang akurat, berkomunikasi secara efektif, bertindak sesuai kompetensi, terus mengembangkan diri melalui pendidikan berkelanjutan, dan memahami faktor sistemik di fasilitas kesehatan. Pendekatan ini akan memastikan pelayanan medis yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Sumber Hukum dan Putusan Pengadilan :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- Pasal 359: Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- Pasal 360: Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Jika mengakibatkan luka sedang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- Pasal 361: Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 dan Pasal 360 dilakukan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- Ringkasan: Pasal-pasal ini menjadi dasar hukum pidana bagi tenaga medis yang melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang mengakibatkan luka atau kematian pada pasien.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Pasal 46: Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.
- Ringkasan: Menetapkan tanggung jawab hukum Rumah Sakit atas kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya, yang dapat menjadi dasar tuntutan perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Pasal 1365: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
- Ringkasan: Menjadi dasar hukum untuk tuntutan ganti rugi perdata akibat malapraktik medis sebagai perbuatan melawan hukum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
- Pasal 7 huruf a: Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.
- Pasal 21 ayat (1): Setiap Tenaga Kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi Tenaga Kesehatan.
- Pasal 22 ayat (1): Perlindungan hukum diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi Tenaga Kesehatan.
- Ringkasan: Menegaskan hak tenaga kesehatan atas perlindungan hukum jika bertindak sesuai standar, serta kewajiban untuk mematuhi standar profesi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
- Pasal 14 huruf a: Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional.
- Pasal 22 ayat (1): Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ringkasan: Mengatur hak perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk dugaan kelalaian.
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan
- Pasal 13 ayat (3) huruf a: Direktur Rumah Sakit mempunyai wewenang memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di Rumah Sakit.
- Ringkasan: Memberikan wewenang kepada Direktur Rumah Sakit untuk memberikan perlindungan hukum kepada stafnya.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong
- Pasal 14 ayat (3): Unsur pelayanan medis bertugas melaksanakan pelayanan medis.
- Ringkasan: Menjelaskan tugas unsur pelayanan medis dalam melaksanakan pelayanan medis, yang harus sesuai standar.
- Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdoel Madjid Batoe
- Angka 15: Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok medis dan atau yang mewakili.
- Ringkasan: Menjelaskan peran Komite Medis sebagai wadah profesional yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan medis.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI
- Halaman 45: “Bahwa apa yang dialami pasien Raihan Alyusti Pariwesi pascaoperasi adalah murni akibat RISIKO MEDIK, bukan kelalaian atau pun kesalahan medis (malpraktik) sebagaimana gugatan Para Penggugat. Sejauh terkait Tergugat I, Tergugat I telah melakukan tindakan medis pada pasien sesuai kompetensi yang dimiliki Tergugat I dan sesuai Standar Profesi Kedokteran.”
- Halaman 98: “Masyarakat sering mengartikan MALPRAKTEK, suatu tindakan atau keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya sehingga tidak memuaskan harapan dirinya… Padahal memburuknya keadaan pasien sering bukan karena salah tindakan dokter justru sering karena komplikasi dan perjalanan penyakitnya itu sendiri.”
- Halaman 10: “Bahwa dari seluruh fakta dan kejadian tersebut jelas terbukti TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V telah melakukan kesalahan/kelalaian Medis (Malpraktik) kepada pasien Raihan Alyusti Pariwesi pada tanggal 22 September 2012, melakukan pembiaran pasien setelah pelaksaan operasi usus buntu dan tidak melakukan pertolongan tindakan medis lanjutan kepada pasien, sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 1871 KUHPerdata serta atas kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT merupakan tanggungjawab TERGUGAT II berdasarkan Ketentuan Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.”
- Ringkasan: Putusan ini memberikan pemahaman tentang perbedaan antara malapraktik dan risiko medis, serta menegaskan bahwa tindakan medis yang sesuai standar profesi tidak dapat disebut malapraktik. Namun, juga menunjukkan bagaimana gugatan malapraktik dapat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI
- Halaman 21: “Malpraktik adalah orang yang ada dibawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam menjalankan profesi pada pasiennya dalam segala tingkatan yang menyimpang dari standar profesi dan standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran, atau dengan melanggar hukum (tanpa informed consent atau di luar informed consent, tanpa SIP atau tanpa STR tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dengan menimbulkan (causal verband) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik/mental dan atau nyawa sehingga membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter.”
- Halaman 8: “Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Malpraktik kedokteran apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Yang dilakukan oleh dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya; 2) Ditujukan terhadap pasiennya; 3) Dengan sengaja maupun kelalaian; 4) Yang bertentangan dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran; atau melanggar hukum, atau dilakukan tanpa wewenang baik
About The Author
